Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

BAB 4

RANCANGAN PENELITIAN STUDI KASUS

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014)

4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014).  Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari PT. X Papua serta induk perusahaan dari PT. X melalui pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara berpedoman pada Intenal Control Questionnaire (ICQ) serta dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh langsung dari pihak PT. X Papua. Data yang dibutuhkan yaitu profil perusahaan, SOP, peraturan, dan data lainnya yang terkait dengan penelitian seiring dengan penelitian ini berlangsung.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/Interview

Prosedur ini dilakukan bersifat terbuka dengan pihak-pihak dalam perusahaan diantaranya seperti Bendahara, Staff Keuangan dan Akuntansi, serta Direktur utama dari PT. XX selaku induk perusahaan dari PT. X.

2. Dokumentasi

Prosedur pengumpulan data dengan dokumen pada penelitian ini adalah berupa bukti hasil audit, SOP (Standar Operational Procedure), serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan seiring dengan jalannya penelitian ini.

3. Triangulasi

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan triangulasi teknik yang akan lebih menekankan dengan cara wawancara mendalam guna mendapatkan hasil yang akurat dalam evaluasi sistem pengendalian internal atas aktivitas pengendalian dalam upaya mencegah fraud yang terjadi berkesinambungan pada kasus tersebut.

4.4 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014) mengemukakan teknik analisis data menggunakan Miles and Huberman yang menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya, yang akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Setelah direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian ini penyajian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, dan sejenisnya. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang sudah terjadi. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2014).  

BAB 5

PEMAPARAN TEMUAN

Penelitian ini disusun dari hasil wawancara yang mendalam yang mengacu pada internal control questonnaire (ICQ) juga hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT.X BUMD Provinsi Papua. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan direktur utama induk perusahaan yang berdasarkan pada ICQ yaitu lingkungan pengendalian yang terdiri dari Integritas dan Nilai Etika, Manajemen filosofi budaya organisasi, Struktur organisasi, Regulasi dan kebijakan yang melingkupi organisasi, Manajemen SDM. Penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta Monitoring yang ada pengawasan rutin, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Didapati bahwa pada PT.X belum terdapat devisi tertentu didalam perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja serta menyampaikan laporan kinerja dari manajemen kepala direksi dan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan auditor internal.

Dewan Direksi belum melakukan follow up yang dilakukan secara rutin atas kelemahan yang ditemukan, hal ini dikarenakan kondisi keuangan dan keterbatasan SDM. Sistem pengendalian internal pada PT.X telah dilakukan Audit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan hasil audit terhadap laporan keuangan menunjukan pendapat wajar dengan catatan. Pada PT.X juga belum adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh eksternal auditor pemerintahan seperti BPK maupun pemeriksaan yang dilakukan bukan secara mendadak tanpa pemberitahuan.

Bagian aktivitas pengendalian yang ditanyakan kepada staff pada PT.X, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal pada PT.X belum cukup memadai dikarenakan dengan kondisi perusahaan yang ada saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat di halaman akhir pada bagian lembar lampiran penelitian ini.

BAB 6

RINGKASAN DAN PEMBAHASAN

I. Lingkungan Pengendalian

A. Integritas dan nilai etika

 PT.X memiliki visi, misi dan tujuan organisasi namun visi, misi dan tujuan organisasi tersebut  belum dituangkan dalam corporate business plan perusahaan.

 Visi, misi dan tujuan perusahaan dirumuskan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham utama) dalam hal ini PT. Irian Bhakti Mandiri (PT.IBM) yang mewakili Gubernur Papua Sampai dengan saat ini visi, misi dan tujuan organisasi tersebut belum dilakukan perubahan Dalam hal kejujuran karyawan sebagai bagian dari nilai integritas perusahaannya, sampai dengan saat ini pengelola atau Direksi belum merasa puas atas kejujuran karyawan untuk mau berusaha mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan pengelola.

 Ada dorongan dari pengelola agar perilaku yang tidak sesuai dengan aturan / kebijakan agar dapat ditekan.

Untuk mencapai hal tersebut Direksi telah mengupayakan penyusunan Standart Operasi Prosedur (SOP) untuk mengimplementasikan.

 Dalam hal menjaga integritas dan nilai etika perusahaan belum memiliki kode etik secara tertulis, demikian sosialisasi/inisialisasi dari kode etik tersebut belum berjalan dalam organisasi.

 Karena belum adanya kode etik perusahaan, sangsi belum diberlakukan terhadap karyawan yang melanggar aturan. Namun yang umum dilakukan adalah petugas gaji dan /atau uang transport.

B. Manajemen Filosofi dan budaya Organisasi

Evaluasi yang dilakukan dalam lingkungan pengendalian khususnya menyangkut filosofi manajemen dan budaya organisasi ditemukan beberapa keadaan sebagai berikut :

 Pengelola dalam hal ini Direktur utama memiliki gaya kepemimpinan (style of leadership) khusus dan gaya kepemimpinan tersebut bisa dijadikan salah satu model bagi karyawan. (Contoh terbuka dan mampu berkomunikasi dan/atau membangun relasi dengan pemerintah provinsi Papua sebagai mitra bahkan relasi lainnya).

 Dalam peningkatan mental dan kerohanian karyawan, kebijakan doa bersama gatering sesama karyawan dan keluarga kurang mendapat perhatian termasuk apel pagi dari manajemen PT. X, kondisi ini merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan produktivitas.

 Disamping itu PT. X belum menerapkan kebijakan yang sungguh-sungguh dalam hal penggunaan pakaian seragam, karyawan belum menggunakan pakaian seragam batik khas papua secara konsisten.

C. Struktur Organisasi

Evaluasi yang dilakukan terhadap unsur lingkungan pengendalian yaitu struktur organisasi menunjukkan sebagai berikut :

 PT. X memiliki struktur organisasi, namun dalam struktur organisasi tersebut belum menggambarkan secara penuh garis tanggung jawab dan wewenang. Fakta yang ditemukan yaitu : jumlah Dewan Direksi hanya terdiri dari 2 orang yaitu 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur  Adm Keuangan dan merangkap jabatan juga sebagai Direktur Operasi/Produksi. Disamping itu tidak terdapatnya penetapan struktur organisasi perusahaan  dan sosialisasi tentang struktur organisasi yang ada, disamping itu penyesuian secara berkala struktur organisasi sesuai kondisi perusahaan yang berjalan tidak dilakukan.

 Disamping itu deskripsi pekerjaan secara tertulis tidak dimiliki oleh setiap karyawan, karyawan bekerja berdasarkan keputusan dan/atau otorisasi Direktur Utama.

 PT. X belum memiliki Komite Audit.

D. Regulasi dan Kebijakan yang melingkupi.

Regulasi yang dilakukan terhadap unsur lingkungan pengendalian yang meliputi regulasi dan kebijakan lingkup organisasi menunjukkan sebagai berikut :

 PT. X didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Musa Muamarta SH, Nomor 45 Tanggal 24 Agustus 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tanggal 14 September 2013, dengan bidang usahanya adalah percetakan.

 Sehubungan dengan aktifitas organisasi, PT. X khususnya terkait Keputusan Direksi yang mengatur jalannya aktifitas organisasi ditemukan sebagai berikut :

a. Terdapat Surat Keputusan Direksi Nomor 033/IM-PT PRP/Direksi/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang pembentukan Tim Penyusunan Standar Operating Prosedures (SOP) perusahaan.

b. Surat Keputusan Direksi Nomor 001/SK-PRP/Direksi/VIII/2014 Tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penetapan Target Penjualan Karyawan tahun 2014.

c. Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SK-PRP/Direksi/VIII/2014 tentang Penetapan Insentif dan sangsi Administrasi bagi Karyawan  Direksi Marketing tentang pembentukan Tim penyusunan Standar Operating Prosedure perusahaan sebagaimana disebutkan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi dan operasional sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

Sedangkan keputusan direksi tentang penetapan target penjualan karyawan dimaksudkan untuk mengejar target penjualan dalam meningkatkan kinerja produktifitas hasil yang diharapkan manajemen meliputi target penjualan yang harus dicapai staf divisi marketing sebesar Rp. 2 milyard/bulan, individu staff marketing Rp. 250 juta /bulan tim freelance Rp 600 juta/bulan, individu staff freelance Rp. 150 Juta/bulan, divisi lainnya Rp. 300 juta/bulan. Jika target penjualan divisi/tahun yang ditetapkan tercapat 100%, karyawan bersangkutan akan mendapatkan insentif/bonus. Jika target penjualan divisi/tim yang ditetapkan tidak mencapai 50%, karyawan yang bersangkutan mendapat sangsi sesuai keputusan direksi tentang penetapan insentif dan sangsi administrasi bagi karyawan divisi marketing.

d. Surat Keputusan Direksi tentang penetapan insentif dan sangsi administrasi bagi karyawan divisi marketing dimaksudkan untuk penetapan target penjualan yang dicapai oleh divisi maupun individu, staff marketing dan staff freelance dengan besaran mulai dari 1,5% dari total nilai penjualan perbulan sampai dengan 3% dari total nilaian penjualan perbulan.

Dari hasil evaluasi didapat bahwa ketiga surat keputusan diatas tidak dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan :

Terhadap SK pembentukan tim penyususunan SOP perubahan; sebagian besar dari karyawan yang ditugaskan dalam penyusunan SOP bersama BPKP perwakilan provinsi Papua telah mengundurkan diri dari perusahaan.

 Target perusahaan dalam meningkatkan omset penjualan tidak tercapai sehingga mengakibatkan pendapatan operasi menurun dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup material. SOP akuntansi keuangan belum diterapkan secara memadai.

 SOP terkait dengan perekrutan karyawan belum dilakukan penyusunan oleh tim, sampai dengan evaluasi yang dilakukan oleh saya SOP perekrutan karyawan tersebut dan proses perekrutan tersebut belum bisa dilakukan. Dalam proses perekrutan karyawan sampai dengan keputusan diterimanya karyawan tersebut diputuskan oleh Direktur Utama. Pada saat karyawan itu diterima, ada proses sosialisasi dan orientasi karyawan tersebut.

 Evaluasi terhadap kinerja karyawan ditingkat Direksi telah dilakukan secara periodik.

 Terhadap karyawan yang mengalami masalah perusahaan mengambil langkah-langkah upaya secara hukum bila perusahaan merasa dirugikan.

 Terhadap karyawan yang memiliki prestasi dan / atau kinerja yang baik, kepadanya diberikan kesempatan untuk mendapatkan promosi dengan persetujuan direktur utama.

 Terdapat kebijakan rotasi.

E. Manajemen

 Belum terdapatnya sistem operasi prosedur perekrutan karyawan secara formal atau standar operating prosedur (SOP) tentang SDM dan umum belum dipersiapkan oleh tim penyusun SOP sehingga penerapannya belum dilakukan.

 Sistem perekrutan karyawan dilakukan oleh dilakukan secara langsung oleh perusahaan.

 Dalam sistem perekrutan direktur utama bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

 Didalam proses penerimaan karyawan baru, terdapat proses sosialisasi / orientasi mengenai lingkungan perusahaan.

 Setiap pegawai yang ditempatkan, telah memiliki keahlian dibidangnya.

 Didalam peningkatan kompetensi pegawai, terdapat proses pembelajaran berkelanjutan dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi.

 Sampai dengan sekarang belum ada kebijakan pimpinan dalam peningkatan pendidikan karyawan, hal ini karena keterbatasan dan kondisi keuangan perusahaan yang belum mendukung.

 Pengelola berkewajiban mengevaluasi jalannya operasi aktivitas perusahaan.

 Setiap karyawan telah melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

 Dengan belum adanya SOP tentang perekrutan dan penilaian pegawai, perusahaan belum memiliki dasar atau standart baku dalam melakukan penilaian pegawai berbasis kinerja.

 Terdapat Reward bagi karyawan yang telah bekerja dan mencapai target, Reward tersebut diberikan dalam  insentif pegawai sesuai SK direksi.

 Reward yang diberikan dalam bentuk insentif bila mencapai target penjualan.

 Apabila terdapat karyawan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, perusahaan memberikan sangsi.

 Bentuk dari sangsi yang diberikan adalah pemotongan gaji dan/atau insentif.

 Perusahaan memberikan hak cuti kepada karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

 Prosedur pengambilan cuti karyawan yaitu : karyawan mengajukan permohonan cuti dan setelah dievaluasi tingkat kehadiran dan produktivitas kinerjanya, direktur utama berwenang untuk menyetujui permohonan.

 Apabila seorang karyawan melaksanakan hak cutinya, tugas dan tanggung jawabnya diserahkan kepada rekan kerja lainnya.

 Perusahaan belum menerapkan aturan tentang penggunaan seragam dan tanda pengenal selama melakukan pekerjaan dan belum adanya sangsi yang diberikan.

 Bagi karyawan yang bermasalah, perusahaan mengambil tindakan khusus sepanjang masalah tersebut mempengaruhi  dan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan dan menyampaikan penanganannya melalui legal consultand atau pengacara.

II. Risk Assesment

Dalam melakukan evaluasi terhadap unsur Risk Assesment PT. X ditemukan beberapa keadaan yang tejadi dalam perusahaan tersebut sebagai berikut :

Perlakuan terhadap dana anggaran yang tidak habis terealisasi, terhadap dana anggaran yang diajukan untuk kebutuhan kegiatan operasi tertentu, telah direalisasikan tanpa adanya saldo dana yang tersisa disamping itu terdapat kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan operasi.

Khususnya proses produksi, tidak didukung oleh kecukupan dana yang tersedia, sehingga proses produksi pesanan cetakan dalam jumlah yang material tidak dapat terlaksana dan perusahaan mengupayakan ada order cetakan yang diterima tersebut dapat diproses pada perusahaan lainnya.

 Apabila terdapat saldo dana dalam jumlah yang minim, pengajuan anggaran disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada, sehingga dana yang ada bisa dapat digunakan untuk kegiatan operasi yang lain.

 Dalam realisasi dana, belum pernah terjadi bahwa dana yang digunakan tersebut telah melebihi ketersediaan dana yang diterima. Oleh karena itu, setiap pengajuan dana disesuaikan dengan ketersediaan anggaran perusahaan untuk kegiatan tertentu.

 Dalam hal kebutuhan darurat, dan dalam jumlah yang tidak material, perusahaan dapat menanggulangi kebutuhan tersebut melalui dana kas kecil, dan apabila saldo kas kecil yang tersedia tidak cukup untk memenuhi kebutuhan darurat tersebut, maka diajukan permohonan dana tambahan.

 Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran, terkadang terdapat bukti / dokumen dasar yang belum dipertanggungjawabkan oleh karyawan yang menggunakan dana tersebut sehingga mengakibatkan keterlambatan pembuatan laporan.

 Dalam proses pelaporan keuangan perusahaan, belum terjadi perubahan terhadap perlakuan standar akuntansi keuangan.

 Dalam mengantisipasi terlambatnya kegiatan operasi perusahaan, direksi berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan cara berupaya mengejar target dan/atau pesanan barang cetakan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana.

 Dalam memproses transaksi keuangan, perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dengan sistem accurate.

 Dalam mengantisipasi keterlambatan pencairan keuangan, direksi mengupayakan agar perusahaan tetap mendapatkan pekerjaan cetakan barang baik yang bersumber dari instansi pemerintahan bahkan dari pihak swasta atau perbankan. Hal lain yang dilakukan adalah berupaya menagih saldo tagihan yang masih outstanding pada pihak ketiga termaksud satuan kerja pemerintah daerah.

 Pengalokasian anggaran kedalam kas kecil dan kas besar selalu dianggarkan.

 Dari sisi keamanan kas kecil maupun kas besar perusahaan telah menggunakan safety box, kas kecil dan brankas besar dan belum pernah terjadi kehilangan kas.

 Dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kehilangan atau pencurian kas kecil dan kas besar, direksi menggunakan pin brankas dan hanya diketahui oleh kasir dan kepala divisi keuangan.

 Untuk memenuhi keperluan pribadi karyawan atau talangan, dengan persetujuan direksi dan ketersediaan dana yang ada, karyawan dapat meminjam dana perusahaan.

 Dalam menangani kebutuhan kas kecil, tidak terdapat sumber dana dari direksi maupun pribadi karyawan.

 Dalam mempercepat prosedur pembiayaan terkadang terdapat pengeluaran kas tanpa melalui otorisasi pada dokumen dasar kebutuhan dasar dan otorisasi hanya dilakukan melalui telepon oleh direksi.

 Sistem otorisasi pengeluaran kas hanya dilakukan oleh pimpinan di kantor dan bila tidak ada di kantor terkadang otorisasi kas kecil dilakukan melalui telepon.

 Prosedur pengeluaran kas kecil tetap berjalan dalam kegiatan operasi perusahaan, seandainya karyawan pemegang kas kecil sakit segera diganti oleh bendahara dan/atau kepada divisi dan keadaan ini telah diantisipasi oleh pimpinan.

 Sampai dengan saat ini belum pernah terjadi penyalahgunaan dana kas perusahaan.

 Dalam menerapkan sistem instansi yang baru, perusahaan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan pelatihan untuk menerapkan sistem instansi

b. Sistem informasi tersebut harus menggunakan security atau anti virus

c. Anti virus tersebut dilakukan update secara berkala.

 Dalam menghadapi situasi kebakaran dan pemadaman listrik, perusahaan telah melakukan beberapa langkah :

- Menyediakan alat pemadam kebakaran

- Menyediakan generator untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik di kota Jayapura.

 Akibat pemadaman listrik, perusahaan juga telah mengalami kerusakan peralatan yang ada seperti AC.

III. Control Activities

Dalam melakukan evaluasi terhadap unsur kegiatan pengendalian didalam PT. X berdasarkan quesioner ditemukan :

1. Terdapat pemisahan fungsi dan tugas dalam kegiatan perusahaan

2. Setiap kegiatan operasional perusahaan telah mendapat persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang

3. Perusahaan melakukan back up dokumen

4. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam pembukuan

5. Dalam melakukan proses pencatatan sering terjadi kesalahan pencatatan

6. Apabila terjadi kesalahan, dilakukan koreksi ulang secara bersamaan

7. Sistem pengamanan aktiv dan catatannya dilakukan pengamanan dalam sistem komputer dan hardisk

8. Dalam melindungi catatan dan dokumen dari gangguan fisik, perusahaan menggunakan brankas juga lemari-lemari tempat penyimpanan dokumen lain.

9. Dalam melakukan fungsi pengecekan independent terhadap kegiatan operasional organisasi, PT. X tidak memiliki internal auditor

10. Perusahaan tidak menempatkan pegawai yang melaksanakan fungsi verifikasi control aktivitis terhadap kas dan Bank

11. Dalam melaksanakan sistem pengendalian terhadap kas, perusahaan memiliki :

- Safety box

- Penanggung jawab safety box adalah kasir

- Jumlah maksimal yang harus ditaruh didalam safety box berjumlah Rp. 5.000.000

- Belum pernah terjadi kehilangan kas kecil

12. Terhadap kas besar dan sistem pengendaliannya ditemui :

- Perusahaan memilik brankas kas besar

- Yang bertanggung jawab terhadap brankas tersebut adalah bendahara

- Nilai maksimal yang ditaruh dalam brankas berjumlah Rp. 10.000.000

- Belum pernah terjadi kehilangan kas besar

13. Perusahaan tidan memiliki sistem online untuk pengeluaran kas

14. Sistem pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan tidak menggunakan hanya sistem bank, yaitu :

- Setiap pengeluaran diatas Rp 10 juta menggunakan cek

- Apabila terdapat pengeluaran di bank Rp. 10 juta menggunakan dana yang tersedia didalam kas besar

- Dalam melakukan pencocokan antara saldo kas dan bank, perusahaan melakukan rekonsilisasi antara buku bank dan buku perusahaan

- Dalam sistem peminjaman dana untuk keperluan pribadi pegawai, perusahaan menerapkan aturan dan syarat dimana pinjaman yang dilakukan akan dilakukan pemotongan dari gaji karyawan

Pinjaman Pegawai

Dalam hal keperluan pribadi karyawan, peruhsaan menerapkan aturan bahwa pinjaman yang dilakukan pegawai akan dilakukan pemotongan dari gaji karyawan.

Sistem otorisasi

Sistem otorisasi sebagai bagian dalam aktivitas pengendalian kas dalam perusahaan terdiri dari

a. Kebijakan perusahaan

1) Pembentukan kas kecil ditujukan untuk mrlakukan pembayaran biaya-biaya operasional kegiatan perusahaan dengan diketahui oleh Manajer Operasioanal.

2) Besarnya kas kecil ditetapkan sebesar Rp30.000.000

3) Pengelolaan kas kecil dilakukan oleh kasir, kasir harus bertanggungjawab kepada Bendahara terhadap keluar masuknya kas kecil tersebut, dan harus membukukan setiap transaksi dalam buku kas kecil dan harus menutup buku kas kecil dan buku pembantunya setiap harinya, mencocokan dengan jumlah fisiknya, dan melaporkan posisi terakhir kas kecil terhadap bendahara.

4) Pengajuan pengisian kembali kas kecil kepada Kepala Bagian Keuangan dilakukan setelah uang di kas kecil tersisa Rp2000.000. Pengajuan harus disertai dengan laporan penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

5) Kas kecil disimpan oleh kasir pada brankas kasir.

6) Pengeluaran kas kecil harus didukung surat permintaan uang operasional.

7) Surat permintaan uang operasional harus diotorisasi pejabat yang berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan keuangan perusahaan.

8) Pencatatan akuntansi dana kas kecil menggunakan metodeimprest fund (dana tetap).

9) Bukti-bukti reimburse harus diverifikasi kasir dan pejabat berwenang untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan bukti dan kesesuaian dengan otorisasi permintaan uang operasional. Bila  tidak sesuai harus ditolak.

10) Untuk kepentingan pelaporan keuangan, pada akhir periode, harus dilakukan cash opname dan pengisian kembali kas kecil agar posisi kas kecil dan beban/ pengeluaran dalam laporan dapat menggambarkan keadaan sebenarnya.

b. Prosedur pembentukan kas kecil sebagai berikut :

1. Direktur keuangan mengeluarkan kebutuhan mengenai pembentukan dana kas kecil yang mengatur besaran dan tujuan penggunaan kas kecil

2. Bagian keuangan/bendahara menerima salinan keputusan direksi dan menyiapkan dana kas kecil atas keputusan direksi keuangan

3. Bendahara memberikan kas kecil kepada kasir, disertai dengan bukti kuitansi dan surat/berita acara pembentukan kas kecil

4. Bendahara membuat voucher bukti kas keluar 2 rangkap dilengkapi dengan bukti kuitansi dan surat / berita acara pembentukan kas kecil serta salinan keputusan direksi rangkap pertema diberikan kepada bagian akuntansi

5. Bendahara mencatat penjelasan kas dalam buk kas umum bendahara

c. Prosedur penggunaan kas kecil

1. Permintaan uang operasional melalui kas kecil harus menggunakan surat permintaan kas kecil yang diketahui kepala divisi masing-masing dan mendapat persetujuan dari manajer operasional

2. Kasir menerima surat permintaan kas kecil, melihat ketersediaan kas kecil, membuat kuitansi uang muka, mencatat dalam buku kas kecil dan buku pembantu, dan menyerahkan uang kepada penerima uang muka.

3. Penerima uang muka harus menyerahkan bukti asli dan sah penggunaan kepada kasir maksimal sebesar uang muka, dan jika ada sisa harus mengembalikan kepada kasir. Pertanggungjawaban penggunaan uang muka harus diserahkan dalam waktu maksimal 24 jam.

4. Dalam hal pengeluaran melebihi uang muka harus membuat daftar pengeluaran dengan bukti yang sah. Daftar tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan, diverifikasi kesesuaiannya dengan tujuan permintaan kas kecil oleh kepala divisi, dan mendapat persetujuan dari Manajer Operasional.

5. Kasir menerima pertanggungjawaban, memverifikasi bukti, dan mencatat realisasi pengeluaran dalam buku kas kecil.

6. Kasir pada akhir jam kerja menutup buku kasir dan buku pembantu, menghitung fisik uang, dan mencocokannya dengan buku kasir.

d. Prosedur pengisian kembali kas kecil

1. Jika dana kas kecil yang tersedia tersisa Rp2.000.000, kasir mengajukan permintaan pengisian kas kecil kepada bendahara dengan disertai pertanggungjawaban berupa laporan dan bukti-bukti asli pengeluaran yang sah kepada bendahara.

2. Bendahara memverifikasi pertanggungjawaban kemudian memberikan pengisian kas kecil kepada kasir sebesar bukti pertanggungjawaban dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kuitansi dan surat/berita acara pengisian kas kecil yang diketahui oleh direktur keuangan.

3. Bendahara membuat VBKK 2 rangkap dan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban, kuitansi dan surat/berita acara pengisian kas kecil yaitu satu untuk akuntansi dan satu arsip.

4. Bendahara mencatatat pengeluaran kas dalam buku kas umum bendahara.

e. Prosedur akuntansi kas kecil

1. Bagian akuntansi menerima VBKK dan dokumen pendukung pembentukan jas kecil dari bendahara.

2. Bagian akuntansi mencatat pembentukan kas kecil sebagai kas kecil (Debet) pada kas (kredit).

3. Bagian akuntansi menerima VBKK dan dokumen pendukung penggunaan dan pengisian kembali kas kecil.

4. Bagian akuntansi mencatat penggunaan kas kecil pada saat pengisian kembali kas kecil sebagai beban (debet) pada kas (kredit) sebesar nilai pertanggungjawaban.

Aktivitas pengamanan

Aktivitas pengamanan yang dilakukan atau terjadi dalam perusahaan adalah

 Setiap pengunjung belum diberlakukan penggunaan tanda tangan pengenal

 Perusahaan menggunakan CCTV

 Jumlah CCTV yang dimiliki perusahaan sebanyak 20 buah

 Terdapat 1 buah layar monitor yang memantau CCTV dan ditempatkan di ruangan direktur keuangan

 Terdapat satu petugas khusus yang bertanggungjawab atas CCTV tersebut

 Perusahaan memiliki petugas satuan pengamanan sebanyak 3 orang

Rencana kerja atau Anggaran Tahunan (RKAT) evaluasi terhadap rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) perusahaan sebagai berikut :

 Perusahaan memiliki RKAT

 Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan Rencana kerja dan Anggarna Tahunan yaitu kepala Divisi dan tanggungjawab penuh berada pada direktur utama.

 RKAT yang telah disetujui telah dijadikan dasar dalam pengajuan anggaran dan realisasi dana operasional dan anggaran yang telah disetujui belum terjadi adanya revisi anggaran

 Proses realisasi anggaran yang dilakukan dalam perusahaan adalah : Untuk anggaran perjalanan dinas Realisasi anggaran perjalanan dinas didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang ada :

a. Kebijakan :

1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan asas ekonomis dan efisien dan disarkan pada kebutuhan perusahaan.

2. Pembiayaan perjalanan dinas dilakukan dengan metode at cost untuk biaya transportasi dan penginapan.

3. Standar tarif transportasi, penginapan, dan biaya harian ditetapkan oleh keputusan direksi.

4. Standar tarif perjalanan dinas dikecualikan untuk direksi. Perjalanan dinas direksi dianggarkan dalam RUPS.

b. Prosedur :

1. Direktur utama menerbitkan internal memo atau surat tugas yang menunjuk pegawai tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

2. Pegawai yang bersangkutan menerima internal memo/surat tugas, membuat perencanaan pembiayaan dan mengajukannya kepada direktur keuangan melalui bagian keuangan.

3. Bagian keuangan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan.

4. Setelah mendapatkan SPPD, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan uang muka kepada bendahara.

5. Bendahara memberikan uang muka kepada pegawai dan membuat kuitansi uang muka. Uang muka sebaiknya dapat membiayai transportasi dan penginapan.

6. Setelah perjalanan dinas dilakukan, pegawai membuat pertanggungjawaban yang berisi perhitungan realisasi biaya dan melampirkan tiket perjalanan asli dan kuitansi penginapan asli kepada bendahara.

7. Bendahara memverifikasi pertanggungjawaban dan membayarkan kekuarangan pembayaran atau menarik kelebihan pembayaran uang muka dengan membuat kuitansi final.

 Perusahaan belum menetapkan jangka waktu pertanggung jawaban realisasi anggaran.

 Dalam proses pertanggungjawaban dana, belum adanya sangsi yang ditetapkan bagi penggunaan dana operasional.

 Setiap pengeluaran dengan nilai nominal yang material menggunakan cek.

 Penyimpanan cek selalu dilakukan didalam brankas pada ruangan kepala divisi keuangan dan tidak ada metode khusus dalam sistem penyimpanan cek tersebut.

 Adanya pemisahan fungsi antara bendahara, kasir dan approval pengeluaran kas dan masing-masing karyawan bertanggung jawab atas tugas masing-masing.

 Terdapat batasan akses dalam perusahaan yang melarang karyawan bagian yang berbeda tanggung jawabnya untuk  masuk kedalam area karyawan lain.

Sistem informasi

 Dalam mengakses sistem informasi akuntansi, perusahaan memiliki key personal paswor

 Apabila terdapat kesalahan pada sistem, maka sistem tersebut dikoreksi

 Otorisasi sistem dilakukan oleh direktur keuangan

 Sistem informasi akuntansi dilakukan pengecekan secara rutin

 Dalam mengoperasikan sistem informasi dan transaksi online digunakan antivirus pada komputer perusahaan dan dilakukan update

 Karyawan yang ditempat dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer memiliki kemampuan yang cukup.

 Secara struktur perusahaan belum memiliki verifikasi termasud pelatihan untuk sistem informasi yang dipakai didalam perusahaan.

 Didalam perusahaan belum terdapat objek fisik pengendalian

 Perusahaan memiliki sistem absensi karyawan dengan sistem lock card pada setiap hari jam masuk kerja.

 Bagian penerimaan yang terjadi selama ini yang diterima secara kas dilakukan oleh kasir dan melalui penyetoran ke rekening giro, dan belum adanya rotasi karyawan di dalam divisi keuangan maupun divisi lainnya yang dilakukan secara periodik.

Catatan Rekomendasi

 Kebijakan potensi karyawan perlu dipertimbangkan oleh direksi khususnya dalam divisi keuangan.

 Kebijakan rotasi perlu diperhatikan untuk dilaksanakan dalam mengantisipasi adanya kolusi/nepotisme  antara karyawan yang menciptakan potensi untuk merugikan perusahaan.

 Untuk maksud tersebut, direksi perlu membangun pemahaman dan/atau komunikasi secara pribadi dengan karyawan.

Alat keselamatan

 Perusahaan memiliki alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran

 Dalam mengantisipasi kebakaran perusahaan belum melakukan pelatihan kepada karyawan

IV. Informasi dan Komunikasi

Dalam melakukan evaluasi terhadap unsur informasi dan memberi informasi ditemukan berbagai hal sebagai berikut :

 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap karyawan telah memperoleh informasi tentang tugas dan tanggung jawab apa yang akan mereka lakukan

 Informasi-informasi terkait pengambilan keputusan manajemen, diperoleh dari :

- Kepala divisi

- Karyawan

- Dokumen-dokumen perusahaan lainnya

- Hasil pemeriksaan dari KAP

 Setiap terjadi perubahan kebijakan atau sistem yang diterapkan, pengelola mengkomunikasikan hal tersebut kepada sejumlah pegawai dan/atau melalui kepala divisi yang terkait. Perubahan kebijakan atau sistem yang diterapkan dilakukan melalui keputusan direksi

 Guna menghindari adanya kesalahpahaman diantara karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, biasanya dilakukan pertemuan rutin antara direksi, pegawai dan manajer divisi.

 Semua karyawan diberikan kebebasan untuk melakukan komunikasi dengan direktur

 Direksi dan kepala divisi mengetahui informasi tentang semua karyawan melalui laporan dari devisi kepegawaian dalam pengambilan keputusan.

 Direksi melakukan komunikasi dengan para karyawan pada setiap saat sehingga dapat mengetahui aktifitas yang dilakukan karyawan.

 Setiap kejadian dalam perusahaan selalui diketahui oleh atasan mulai dari kepala divisi sampai dengan tingkat direksi.

 Dalam hal pembatasan dan penggunaan informasi belum adanya otoritas secara khusus melalui keputusan direksi.

Informasi dan komunikasi melalui SOP.

SOP penganggaran :

Standar operating dan prosedur merupakan bagian dari informasi dan komunikasi yang dibutuhkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Ketaatan pelaksanaan SOP akan meningkatkan efesiensi dan efektifitas operasi  perusahaan.

Dalam evaluasi yang dilakukan, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

 Perusahaan belum memiliki standar operating prosedur dibidang penganggaran

 Perusahaan juga belum memiliki SOP untuk pengujian kelayakan barang

 Perusahaan juga belum memiliki SOP untuk pengajuan kas di luar anggaran

Standar operating prosedur (SOP) yang disusun dan digunakan perusahaan meliputi :

 SOP kas kecil dan kas besar

 SOP Perjalanan DINAS

 SOP Penggajian

 SOP pengajuan/pembelian barang

 SOP penjualan / job order tunai

 SOP penjualan/job order credit

 SOP Reorder

 SOP pembayaran hak pekerja

 SOP lainnya

Informasi dan komunikasi melalui dokumentasi dan pelaporan sebagai berikut :

 Perusahaan melakukan pertanggungjawaban kas dengan menggunakan format khusus.

 Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban belum diberikan stempel dan otorisasi khusus.

Pemisahan tugas sebagai berikut :

 Terdapat pemisahan tugas antara pemegang kas dan otorisasi pengeluaran kas.

 Cek yang dimiliki perusahaan memiliki nomor urut.

 Dalam memberikan informasi keuangan, perusahaan memiliki catatan akuntansi berupa jurnal, buku besar, buku pembantu dan informasi akuntansi lainnya.

 Buku pembantu meliputi

- Buku piutang kepada pihak ketiga

- Buku hutang kepada kreditur

 Semua dokumen dan catatan yang bernomor urut diguanakan untuk pencatatan dalam kegiatan operasional perusahaan

 Terkait dengan skedul pembayaran kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya, belum adanya skedul pembayaran yang dibuat perusahaan.

 Koordinasi ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang ilikuid dan tidak solvabel.

 Terdapat dokumen-dokumen pendukung seperti voucher pembayaran dan pelunasan hutang

 Email

 Belum adanya media khusus yang mengakomodasi adanya feed back dalam perusahaan.

V. Monitoring

Monitoring merupakan akses terhadap kualitas pelaksanaan internal control dari setiap bagi atau perusahaan, hasil monitoring akan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan (strengh) kelemahan (weakness) dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap internal control.

Hasil evaluasi kegiatan monitoring yang dilakukan oleh PT. X meliputi :

1. Pengawasan rutin

2. Pengawasan internal

3. Pengawasan eksternal

1. Pengawasan rutin

Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan rutin menunjukan sebagai berikut :

 Dalam hal melakukan pengawasan dan bimbingan serta pengarahan, direksi melakukan antara dengan cara turun langsung.

 Pemantauan yang berkaitan dengan penilaian keefektifan penyelidikan belum dilaksanakan secara rutin oleh direksi sebagai pengelola yang bertanggung jawab

 Direksi cukup terlibat dalam operasi perusahaan setiap hari sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan kepada divisi dalam kegiatan operasional setiap hari.

 Perusahaan tidak memiliki supervisor khusus untuk setiap bagian divisi kepala divisi berfungsi sebagai supervisor

 Laporan yang secara rutin dilakukan adalah laporan kas/bank laporan produksi dan laporan pemasaran, laporan dibuat oleh kepala divisi disampaikan kepada direksi.

Tugas dan jabatan supervisor dilakukan oleh kepada devisi :

Tanggung jawab jabatan ini dilaksanakan sesuaikan dengan kondisi keuangan dan sumber daya manusia dalam perusahaan.

 Periode  pelaporan kepada direksi dilakukan :

Untuk laporan posisi kas dilakukan setiap hari

Untuk laporan produksi dilakukan setiap hari

Untuk laporan pemasaran dilakukan setiap hari

Sistem penyampaian laporan juga dilakukan melalui komunikasi telepon seluler.

 Direksi melakukan pemeriksaan secara berkala namun belum dilaksanakan secara kontinyu.

 Feeback dan/atau respond untuk meningkatkan produktivitas karyawan menjadi menurun. Kondisi ini telah mempengaruhi  dan kurangnya target perusahaan dan penurunan penjualan dalam berberapa tahun terakhir sehingga perusahaan mengalami kerugian.

 Belum adanya media yang menampung feedback

 Dalam melakukan pemeriksaan dan pemantauan, dan apabila ditemukan penyimpangan direksi mengupayakan agar dilakukan perbaikan

 Terdapat evaluasi kerja yang dilakukan direksi sehingga tahu untuk setiap pegawai

 Apabila terdapat pengaduan atau surat kaleng, direksi berupaya untuk menindaklanjutinya dan menyelesaikan secara internal manajemen.

2. Pengawasan Internal

 Belum adanya laporan kinerja dari manajemen kepada direktur

 Belum dilakukannya survey yang dilakukan pihak manajemen melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk menilai kinerja

 Belum adanya pemeriksaan berkala yang dilakukan Auditor internal

 Belum adanya devisi tertentu dalam perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja

 Manajemen telah mengupayakan untuk mengambil tindakan koreksi terhadap struktur pengendalian internal baik desain maupun pengoperasioan pengendaliannya.

    Upaya yang telah dilakukan yaitu

 Apabila terdapat kelemahan pengendalian internal, direksi berupaya melakukan follow up atas kelemahan yang ditemukan, namun tidak dilakukan secara rutin karena kondisi keuangan dan SDM yang tersedia.

 Sistem pengendalian internal sebelumnya telah diaudit oleh kantor akuntan publik Hadori Sugiarto Adi Yogyakarta.

Hasil audit terhadap laporan keuangan dengan pendapat wajar dengan catatan (WDP).

 Audit internal belum pernah dilakukan oleh SPI karena sebelum SPI belum terbentuk didalam PT. X

c. Pengawasan

 Belum adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh eksternal auditor seperti BPKP atau BPK, hal ini karena PT. X merupakan entitas berbentuk perseroan terbatas dan subsidiarnya dari PT. Irian Bhakti Mandiri.

 Belum adanya pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil evaluasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut dilihat dari komponen SPI pada aktivitas pengeluaran PT.X belum diselenggarakan secara memadai hal ini dikarenakan karena PT.X belum melaksanakan sistem pengendalian internal kas secara memadai, dalam kontrol dana kas terlihat realisasi pengeluaran kas tidak secara terus menerus dievaluasi dan dibandingkan dengan rencana kegiatan dan anggaran perusahaan mengalami kesulitan dan kekurangan dana kasyang tersedia. Berikut adalah kesimpulan dari masing-masing komponen SPI sesuai dengan keadaan perusahaan diantaranya :

1. Lingkungan Pengendalian :

Dalam hal kejujuran karyawan sebagai bagian dari nilai integritas perusahaan, sampai dengan saat ini pengelola atau Direksi belum merasa puas atas kejujuran karyawan untuk mau berusaha mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan pengelola.

PT. X memiliki struktur organisasi, namun dalam struktur organisasi tersebut belum menggambarkan secara penuh garis tanggung jawab dan wewenang.

Deskripsi pekerjaan secara tertulis tidak dimiliki oleh setiap karyawan, karyawan bekerja berdasarkan keputusan dan/ atau otorisasi direktur utama.

2. Risk Assesment :

Perlakuan terhadap dana anggaran yang tidak habis terealisasi, terhadap dana anggaran yang diajukan untuk kebutuhan kegiatan operasi tertentu, telah direalisasikan tanpa adanya saldo dana yang tersisa disamping itu terdapat kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan operasi.

Khususnya proses produksi, tidak didukung oleh kecukupan dana yang tersedia, sehingga proses produksi pesanan cetakan dalam jumlah yang material tidak dapat terlaksana dan perusahaan mengupayakan ada order cetakan yang diterima tersebut dapat diproses pada perusahaan lainnya

3. Aktivitas Pengendalian

Dalam melakukan proses pencatatan sering terjadi kesalahan pencatatan, dalam melakukan fungsi pengecekan independent terhadap kegiatan oeprasional organisasi PT.X tidak memiliki Internal Auditor, perusahaan tidak menempatkan pegawai yang melaksanakan fungsi verifikasi, perusahaan tidak memiliki sistem online untuk pengeluaran kas, perusahaan belum menetapkan jangka waktu pertanggungjawaban realisasi anggaran, secara struktur perusahaan belum memiliki verifikator termasuk pelatihan untuk sistem informasi yang dipakai didalam perusahaan, dibagian penerimaan yang terjadi selama ini adalah uang yang diterima dilakukan oleh kasir  dan melalui penyetoran ke rekening giro, dan belum adanya rotasi karyawan didalam divisi keuangan maupun divisi lainnya yang dilakukan secara periodik.

4. Informasi dan Komunikasi

Dalam hal pembatasan dan penggunaan informasi belum adanya otoritas secara khusus melalui keputusan direksi, terkait dengan skedul pembayaran kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya belum adanya skedul pembayaran yang dibuat perusahaan, koordinasi ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang illikwid dan tidak solvabel.

5. Monitoring

Pemantauan yang berkaitan dengan penilaian keefektivan pengendalian belum dilaksanakan secara rutin oleh direksi sebagai pengelola yang bertanggungjawab, perusahaan tidak memiliki supervisor khusus untuk setiap bagian devisi, kepala devisi berfungsi sebagai supervisor, tugas dan jabatan supervisor dilakukan oleh kepala divisi tanggungjawab jabatan ini dilaksanakan sesuaikan dengan kondisi keuangan dan sumber daya manusia dalam perusahaan, belum adanya laporan kinerja dari manajemen kepada direktur, belum dilakukannya survey yang dilakukan pihak manajemen melalui satuan pengawasan internal untuk menilai kinerja

7.2  Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

Lingkungan Pengendalian :

PT.X perlu mempertimbangkan faktor integritas dan nilai etika yang diberlakukan dalam perusahaan yang dimulai sejak proses recruitment, penempatan serta bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik diantara sesama karyawan, karyawan dan Direksi ataupun sebaliknya. Pada struktur organisasi PT.X harus menggambarkan secara penuh tanggung jawab dan wewenang disertai dengan deskripsi pekerjaan yang jelas pada setiap karyawan.

Risk Assesment :

Guna menghindari adanya resiko perusahaan, anggaran yang diajukan untuk setiap kegiatan operasional dan/ produksi harus disesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran perusahaan, apabila dana yang diajukan terpakai habis harus dapat dipertanggungjawabkan oleh devisi atau karyawan disertai dokumen pendukung yang memadai.

Control Activities :

PT.X disarankan agar memiliki bagian pengendalian internal dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap operasional organisasi.

Informasi dan komunikasi :

Dalam kondisi keuangan PT.X yang berada dalam posisi illikwid dan tidak solvable, PT.X disarankan agar mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tentang pembayaran dan penggunaan informasi, secara khusus informasi yang terkait dengan pembayaran kepada kreditor dan pihak ketiga.

Monitoring :

Pengawasan rutin perlu ditingkatkan oleh direksi melalui pemantauan keefektivan jalannya sistem pengendalian intern, penempatan jabatan seorang supervisor dan hendaknya tidak terjadi rangkap jabatan oleh kepala divisi, perlu adanya pendekatan dan upaya direksi kepada karyawan dalam merangsang peningkatan target pemasaran.

Fungsi pengawasan internal (internal auditor) pelu ditetapkan dalam struktur organisasi PT.X, fungsi ini penting dalam melakukan evaluasi kinerja dan memberikan laporan kepada direksi secara lebih objektif.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-5-31-1464693856.php > [Accessed 18.11.19].