Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT X

PROPOSAL PENELITIAN

BAB 1

1.1   Latar Belakang Masalah

    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undangdengan   tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan   untuk membayar pengeluaran umum.Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk   membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah   pajak.Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas  penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatun tahun pajak.Pajak   penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, pajak  penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh23, PPh24, PPh25,   PPh26, dan PPh29.

    Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan   yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran  lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang   dilakukuan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri. Pajak Penghasilan Pasal 21   dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong   pajak adalah pemberi kerja, bendahrawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan,  dan penyelengara kegiatan.Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan   disetorkan secar benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh   sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

    Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib   pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Kewajiban pajak ini   meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah,   Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak lainya. Ketentuan perpajakan sangatlah   berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan  keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama pada  umumnya diberikan kepada perhitungan Pajak Penghasilan.Penghasilan adalah  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan badan.  Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial   berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan penghasilan yang harus dikenakan pajak, diukur dan dinilai berdasarkan   ketentuan perpajakan yang berlaku.   

    Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus   mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh   21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system   peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan   dan penyetoran PPh 21.dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi  perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan   hilangnya potensi pajak pemerintah.

    Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul skripsi   “ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  KARYAWAN PADA PT Xdikarenakan adanya pemahaman yang baik dan benar dari  pemotong pajak terhadap PPh 21 dinilai sangatlah penting untuk meninjau sampai  sejauh mana pelakasanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa   menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu  menyetor pajak dan melaporkan pajak serta   mempertanggungjawabkanya telah   dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2   Rumusan Masalah

    Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.   Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak   penghasilan pasal 21 pada PT X?

2.   Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 di   perusahaan bisa disempurnakan agar tidak menimbulkan kesalahan?

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian

    Adapun yang menjadi tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah :

    Mengetahui sejauh mana pemahaman Perhitungan, Pemotong serta  pelaporan mengenai PPh 21 dan mempelajari apakah pemotong pajak telah    melaksanakan kewajiban serta hak mereka sebagai pemotong pajak.

    Adapun yang menjadi manfaat untuk melakukan penelitian ini adalah :

1.   Bagi penulis

    Penelitian ini diharapkan data menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis

    tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam

    penlitian.

2.   Bagi ilmu pengetahuan

    Hasil penelitian ini diharapakan dapat member data atau informasi    mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan.

3.  Bagi ditjen pajak

    Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi   ditjen pajak dalam meningkatkan potensi pajakyang ada dan dapat meningkatkan

    pelayanan bagi para wajib pajak  

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT X

PROPOSAL PENELITIAN

BAB 2

2.1   Landasan Teori

    2.1.1  Definisi Pajak

    Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang   mengatur pemungutan pajak tersebut.Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur   dalam undang-undang yang berlaku.Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang  berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) \"segala pajak  untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.\"

    Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) di atas lahirlah beberapa  undang-undang yang mengatur tentang Perpajakan di Indonesia.Bahkan sejak 1945   sampai sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan   penggantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

    Rochmat Soemitro (1990) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuranrakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektorpemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiadamendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untukmembiayai pengeluaran umum”.Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur (Mardiasmo, 2003) :

1.   Iuran rakyat kepada kas negara.

    Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.

2.   Berdasarkan undang-undang.

    Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

    aturan pelaksanaannya.

3.   Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4.   Digunakan untuk membiayai rumah-tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

    2.1.2  Fungsi Pajak

    Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

    dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Sari, 2013):

a.   Fungsi Peneriman (Budgeter)

    Fungsi peneriman yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang

    sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai

    pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai   fungsipendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

    pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan    melaksanakanpembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini   diperoleh dari daripeneriman pajak.

b.   Fungsi Mengatur (Reguler)

    Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu    dibidangkeuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan    pengecualian- pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya   pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

2.1.3  Pengelompokkan Pajak

    Pajak dapat dikelompokan kedalam 3 kelompok (Waluyo, 2009), adalah sebagai berikut:

1)  Menurut Golongannya

•   Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.

•   Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2)  Menurut Sifatnya

•   Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

•   Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3)  Menurut lembaga pemungutannya.

•   Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertamabahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

•   Paja Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

2.1.4  Sistem  Pemungutan Pajak

    Sistem pemungutan pajak menurut waluyo, 2009, dibagi menjadi 3, yaitu:

1)  Official Assessment system

    Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada    pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh    Wajib Pajak.

2)  Self Assessment System

    Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangsepenuhnya   kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan   melaporkan sendiribesarnya pajak yang terutang.

3)  With Holding System

    Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenangkepada pihak    ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk   menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2   Pajak Penghasilan Pasal 21

    Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan   atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan   nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh  Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

    PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu,   pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan  penyelenggara kegiatan.

    PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas   penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi  kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

    Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang  Pajak  Penghasilan;   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang   Pedoman Teknis Tata Cara   Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan denganpekerjaan, jasa, dan   kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per   57/PJ./2009 Tanggal 12 Oktober 2009.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009   tentang Pemotongan PPh Pasal 21atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta  peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu  dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan  hasil reformasi perundang- undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-  Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ( Waluyo, 2009 ).

2.2.1  Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.2.1.1 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

    Menurut Waluyo,2009 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan   Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1)  Pegawai;

2)  Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3)  Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, anatara lain meliputi:

•  Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

•  Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

•  Olahragawan;

•  Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

•  Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

•  Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

•  Agen iklan;

•  Pengawas atau pengelola proyek;

•  Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

•  Petugas penjaja barang dagangan;

•  Petugas dinas luar asuransi;

•  Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

4)  Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

•  Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

•  Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

•   Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagi penyelenggara kegiatan tertentu;

•   Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

•   Peserta kegiatan lainnya.

2.2.1.2 Tidak Termasuk penerima Penghasilan

    Tidak termasuk Pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak

    Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1)  Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2)  Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2  Objek PPh Pasal 21

    Objek PPh Pasal 21 terdiri dari:

1)  Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

2)  Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

    3)   Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan    sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang   pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan   pembayaran lain sejenis;

4)  Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5)  Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

6)  Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7)  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus ( deemed profit).

2.2.3  Non Objek PPh Pasal 21

1)  Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.

2)  Natura dan kenikmatan ( Benefit in Kind) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus ( deemed profit).

3)  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT ynag dibayarkan kepada penyelenggara Jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4)  Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk adatau disahkan Pemerintah.

5)  Beasiswa.

2.2.4  Pemotong PPh Pasal 21

    Pemotong PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan   Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa Pemotong PPh   Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1)  Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2)  Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kaskepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan oekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3)  Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiundan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4)  Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

•  Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertind ak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

•  Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

•  Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

5)  Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lebaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.5  Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

    Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan  pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

1)  Kantor perwakilan Negara asing;

2)  Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

3)  Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata mempekerjakan orang pribadi untukmelakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

   

2.2.6  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1)  Jumlah PTKP

    Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, kepada orang    pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP.

    Menurut Pasal 7 UU PPh No. 36 Tahun 2008, PTKP pertahun diberikan paling    sedikit   sebesar:

•   Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Paja orang pribadi;

•   Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

•   Rp 24.840.000,00 tambahan untuk sesorang istri yang penghasilannya

    digabung dengan penghasilan suami; dan

•   Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2)  PTKP Karyawati Kawin

    Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

•   Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

•   Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluargayang menjadi tanggungan sepenuhnya.

    Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari    pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan   suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP

    adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP   untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3)  Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP

    Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-   penghasilan berupa:

•   Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;

•   Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau   jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

•   Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam   bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan   sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh  Wajib Pajak.

2.2.7  Tarif Pajak PPh Pasal 21

    Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,-

Diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000

Diatas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000

Diatas Rp 500.000.000,- 5%

15%

25%

30%

Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel diatas.

2.3   Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1  Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

    Hasan bekerja pada Perusahaan PT X dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan  mempunyai 1 anak.

    Perhitungan PPh Pasal 21

    Gaji sebulan      Rp. 2.000.000,00

    Pengurangan

    Biaya Jabatan :

    5% x Rp. 2.000.000,00   Rp. 100.000,00

   Iuran Pensiun :  Rp.   50.000,00

       (Rp.  150.000,00)

    Penghasilan neto sebulan    Rp. 1.850.000,00

    Penghasilan neto setahun

    12 x Rp. 1.850.000,00      Rp. 22.200.000,00

    PTKP setahun

    Untuk WP sendiri   Rp. 24.300.000,00

    Tambahan WP kawin  Rp.   2.025.000,00

   Tambahan 1 anak  Rp.   2.025.000,00

       Rp. 28.350.000,00

    Penghasilan Kena Pajak Setahun    Rp.   6.150.000,00

    Pasal PPh 21 Terutang :

    15% x Rp. 6.150.000,00   = Rp. 922.500,00

    PPh Pasal 21 Sebulan :

    Rp. 922.500,00 : 12  = Rp.  76.875,00

2.4   Hipotesis

    Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif.Pernyataan atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris (Murti-Salamah, 2005).Hipotesis penelitian ini adalah PT. X sudah menerapkan perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasialan badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT X

PROPOSAL PENELITIAN

BAB 3

3.1   Metodologi Penelitian

    Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Adapun sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap pegawai tetap dan tenaga harian lepas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.  Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP

2.  Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun

3.  Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan tahun

3.1.1  Jenis Penelitian

    Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dlakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diindentifikasikan dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

3.1.2  Populasi dan Sampel

    Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dankarakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.Yang menjadipopulasi dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT X.

    Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untukbesarnya sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel perhitungan danpelaporan PPh Pasal 21 pada PT X karena perhitungandan pelaporan PPh Pasal 21 telah menggunakan Undang – Undang terbaru dan data dari perusahaan bisa didapatkan.

3.2   Operasionalisasi Variabel

    Sesuai dengan judul tugas akhir yang dipilih yaitu “analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT X”, ada 1variabel yaitu Variabel Independen (Variabel X).Variable Independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabellainnya atau penyebab perubahan pada variabel dependen atau variabel tak bebas (terikat).Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah perhitungan bagi hasil.

3.3   Pengukuran Varibel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a)   Variabel Terikat (Y)

    Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perhitungan PPh Pasal 21.Variabel ini menggunakan skala data rasio dan diukur denganjumlah setoran pembayaran pajaknya. Penghitungannya adalah sebagai  berikut :

  Realisasi

Target   

b)  Variabel Bebas (X1)

    Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Publik.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-10-1497104905.php > [Accessed 23.10.19].